AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI
VERSUS STANDARDISASI
ABSTRAK
Adanya lingkungan dan kondisi hukum, sosial politik dan ekonomi
yang berbeda-beda antar negara menyebabkan standar akuntansi juga
berbeda. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan
perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional
mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi
yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Dalam hal ini terdapat dua
pendapat mengenai standar akuntansi internasional yaitu harmonisasi
dan standardisasi.
Kata kunci: lingkungan, standar akuntansi internasional, harmonisasi,
standardisasi, IASC, FASB
ABSTRACT
Legal, social, and economic environment and conditions which
differ among countries influence accounting standards which,
consequently, differ among countries. The emergence and importance of
globalisation such as international trade and multi national enterprise
bring an implication that there is such a need of international
accounting standard. There are two concepts about international
accounting standard , i.e. harmonization and standardization.
Keywords: environment, international accounting standard, harmonization,
standardization, IASC, FASB
1. LATAR BELAKANG
Sebuah survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu International
pada tahun 1992 terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara
maju menunjukkan, bahwa alasan mereka untuk melakukan bisnis di pasar
internasional adalah karena adanya kesempatan bertumbuh (84%), untuk
mengurangi ketergantungan pada perekonomian domestik (39%), memenuhi
permintaan pasar (34%) dan biaya operasi yang lebih murah (24%) (Iqbal, Melcher,
Elmallah, 1997 : 5). Survey tersebut menunjukkan salah satu kenyataan bahwa ada
kecenderungan banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dan
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
145
tidak hanya terpaku pada bisnis di negara asal. Menjual di pasar dalam negeri
dianggap tidak lagi memberikan keuntungan yang diharapkan, sementara pasar
luar negeri begitu terbuka untuk ekspansi.
Kecenderungan meningkatnya globalisasi di bidang ekonomi semakin tampak
dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam satu region tertentu,
seperti European Union (EU), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari
delapan belas negara anggota APEC.
Globalisasi bidang ekonomi juga tampak dengan munculnya fenomena krisis
nilai tukar di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun
1997. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku impor sangat terpengaruh
dengan kondisi ini. Nilai impor bahan baku dalam mata uang domestik -- dalam hal
ini rupiah -- meningkat tajam. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku dan
sumber daya domestik mengalami hal yang sebaliknya. Penjualan barang ke luar
negeri menjadi sangat menguntungkan jika dinilai dalam mata uang domestik.
Penetapan harga jual baru di pasar domestik dan luar negeri menjadi tidak
sesederhana sebelum terjadi krisis.
Perkembangan selanjutnya di Indonesia juga menunjukkan fenomena yang
menarik. Menguatnya rupiah terhadap mata uang asing, meskipun tidak kembali
pada kurs nilai tukar sebelum krisis terjadi, membuat para eksportir mulai
mengeluh karena pendapatannya turun jika dinilai dalam mata uang domestik.
Sebaliknya terjadi bagi para importir. Menguatnya mata uang domestik --
katakanlah rupiah -- dan melemahnya mata uang asing -- katakanlah dollar
Amerika Serikat -- membuat kewajiban para importir membayar dalam mata uang
asing kepada produsen di negara asing menjadi lebih murah dinilai dari mata uang
domestik.
Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang
bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus
berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus,
dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Adanya transaksi antar negara dan
prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya
kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.
2. PEMBAHASAN
Pengertian Akuntansi Internasional
Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional
sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip
akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di
seluruh dunia.
Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada
saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor
diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual
domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitankesulitan
mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi
terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
146
memberikan informasi finansial berkaitan dengan perusahaannya, ada
kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan,
mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak
lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis
internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan
keahlian internasional untuk menganalisis dan mengintepretasikan informasi
finansial tersebut.
Hal lain yang harus diantisipasi adalah jika pembeli membayar dalam mata
uang asing. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia melakukan ekspor hasil
produksinya kepada perusahaan di Amerika Serikat, dan pembeli membayar dalam
dollar Amerika Serikat. Perusahaan domestik harus mengantisipasi adanya rugi
atau untung potensial yang mungkin timbul karena perubahan nilai tukar antara
saat order pembelian dicatat dengan saat pembayaran diterima.
Pelaksanaan ekspor melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pengiriman,
asuransi, bea cukai serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang disyaratkan
luas di seluruh dunia. Dalam hal ini tentunya juga perlu adanya antisipasi atas
segala biaya yang pada umumnya melibatkan pemakaian mata uang yang berbeda.
Untuk impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan
penjual asing. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli
domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang
disepakati sebagai denominasi pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah
pembayaran kepada forwarder dan perusahaan pengiriman jika impor dilakukan
dengan syarat free on board.
Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional juga tidak dapat
dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya
berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar
negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal pemberian
lisensi, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang memungkinkan
pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja,
pembayaran royalty dan bimbingan teknis serta pencatatan pendapatan dari luar
negeri dalam kaitannya dengan pajak yang harus dibayar perusahaan.
Akuntansi untuk operasi anak perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan
aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi yang berwenang di
negara yang bersangkutan, yang berbeda dengan aturan-aturan di negara induk
perusahaan. Selain itu harus dibuat juga sistem informasi manajemen untuk
memonitor, mengawasi dan mengevaluasi operasi anak perusahaan serta membuat
sistem untuk melakukan konsolidasi hasil operasi perusahaan induk dan anak.
Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya
perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi di
berbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan
distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di
pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Akuntansi
Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta
pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
147
oleh berbagai faktor. Radebaugh dan Gray (1997:47) menyebutkan sedikitnya ada
empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor
tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan
dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan,
pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan
aturan-aturan akuntansi.
Lebih rinci, Radebaugh dan Gray menjelaskan hubungan antara faktor-faktor
tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut.
a. Sifat kepemilikan perusahaan
Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada
publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik
dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.
b. Aktivitas usaha
Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis
yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan
perusahaan multinasional.
c. Sumber pendanaan
Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada
publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan
sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan
pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana
keluarga.
d. Sistem perpajakan
Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan
perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan
negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan
keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar
penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan
untuk pemegang saham.
e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan
Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem
akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang
masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.
f. Pendidikan dan riset akuntansi
Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara
yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh
pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.
g. Sistem politik
Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada
sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di
negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central
planning) atau swastanisasi (private enterprises).
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
148
h. Iklim sosial
Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja
dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan
hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.
i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan
menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai
diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan
pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan
sumber daya manusia.
j. Tingkat inflasi
Timbulnya hyperinflation di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan
membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai
alternatif dari pendekatan historical cost.
k. Sistem perundang-undangan
Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan civil codes,
aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif,
berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan common law.
l. Aturan-aturan akuntansi
Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak
sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan
standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang
telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan,
seperti di Inggris dan Amerika Serikat.
Sementara itu Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan
adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala
internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor
tersebut antara lain adalah (1) sistem hukum, (2) pemilik dana, (3) pengaruh sistem
perpajakan, dan (4) kemantapan profesi akuntan. (5) inflasi, (6) teori akuntansi dan
(7) accidents of history .
a. Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur
akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.
Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut
sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law,
aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung
menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika
Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common
law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang
spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.
b. Sumber pendanaan
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua.
Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
149
dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok
kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank,
negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar
perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak
mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya
pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias
(fair information).
c. Sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah
dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran
akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak
harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain
seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturanaturan
yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang
paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.
d. Profesi akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di
setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi
oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa
negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau
hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur
standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau
mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah
dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis
sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan
menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang
dihasilkan.
e. Inflasi
Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun,
seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode general price level adjustment
menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan
keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan historical cost.
f. Teori Akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi
seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi
mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian
atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan
untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka
tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information.
Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah
dengan disusunnya conceptual framework.
g. Accidents of History
Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di
negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
150
pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis
ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar
akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data
keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997
menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan
penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas
selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan
sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.
Contoh Pembandingan Standar Akuntansi di Indonesia dan Amerika
Serikat
Uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan standar akuntansi termasuk
praktik-praktik akuntansi di suatu negara berbeda dengan praktik di negara lain.
Untuk memberikan gambaran adanya standar akuntansi yang berbeda antar
negara, berikut adalah daftar standar akuntansi yang sudah diterbitkan di
Indonesia dan di Amerika Serikat (Tabel 1 dan Tabel 2) . Pembandingan ini hanya
berupa daftar sesuai dengan nomor standar yang diterbitkan di masing-masing
negara dan tidak membahas atau memberikan komentar atas isi masing-masing
standar.
Tabel 1.
Daftar Standar Akuntansi di Indonesia (SAK)
No Judul Standar Akuntansi
1 Penyajian Laporan Keuangan
2 Laporan Arus Kas
3 Laporan Keuangan Interim
4 Laporan Keuangan Konsolidasi
5 Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen
6 Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan
7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
8 Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek – Telah diganti
PSAK No.1
10 Transaksi dalam Mata Uang Asing
11 Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
12 Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian
Bersama Operasi dan Aset
13 Akuntansi untuk Investasi
14 Persediaan
15 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi
16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain
17 Akuntansi Penyusutan
18 Akuntansi Dana Pensiun
19 Aktiva Tak Berwujud
20 Biaya Riset dan Pengembangan
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
151
21 Akuntansi Ekuitas
22 Akuntansi Penggabungan Usaha
23 Pendapatan
24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
25 Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
26 Biaya Pinjaman
27 Akuntansi Perkoperasian
28 Akuntansi Asuransi Kerugian
29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
30 Akuntansi Sewa Guna Usaha
31 Akuntansi Perbankan
32 Akuntansi Kehutanan
33 Akuntansi Pertambangan Umum
34 Akuntansi Kontrak Konstruksi
35 Akuntansi Pendapatan Jasa Komunikasi
36 Akuntansi Asuransi Jiwa
37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
39 Akuntansi Kerjasama Operasi
40 Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi
41 Akuntansi Waran
42 Akuntansi Perusahaan Efek
43 Akuntansi Anjak Piutang
44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat
45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba
46 Akuntansi Pajak Penghasilan
47 Akuntansi Tanah
48 Penurunan Nilai Aktiva
49 Akuntansi Reksadana
50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu
51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi
52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan
53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang dan Piutang Bermasalah
55 Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai
Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan 1999, Salemba Empat, Oktober 1998
Tabel 2.
Daftar Standar Akuntansi di Amerika Serikat (FASB Statement)
No Judul Standar Akuntansi
1 Disclosure of Foreign Currency Translation Information
2 Accounting for Research and Development Costs
3 Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements-an
amendment of APB Opinion No. 28
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
152
4 Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt-an amendment of
APB Opinion No. 30
5 Accounting for Contingencies
6 Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced-an
amendment of ARB No. 43, Chapter 3A
7 Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises
8 Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign
Currency Financial Statements
9 Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies-an
amendment of APB Opinions No. 11 and 23
10 Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations-an
amendment of APB Opinion No. 16
11 Accounting for Contingencies: Transition Method-an amendment of FASB
Statement No. 5
12 Accounting for Certain Marketable Securities
13 Accounting for Leases
14 Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise
15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings
16 Prior Period Adjustments
17 Accounting for Leases: Initial Direct Costs-an amendment of FASB Statement
No. 13
18 Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial
Statements-an amendment of FASB Statement No. 14
19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies
20 Accounting for Forward Exchange Contracts-an amendment of FASB
Statement No. 8
21 Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information
by Nonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB
Statement No. 14
22 Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of
Tax-Exempt Debt-an amendment of FASB Statement No. 13
23 Inception of the Lease-an amendment of FASB Statement No. 13
24 Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented
in Another Enterprise's Financial Report-an amendment of FASB Statement
No. 14
25 Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing
Companies-an amendment of FASB Statement No. 19
26 Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate-an amendment of
FASB Statement No. 13
27 Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct
Financing Leases-an amendment of FASB Statement No. 13
28 Accounting for Sales with Leasebacks-an amendment of FASB Statement No.
13
29 Determining Contingent Rentals-an amendment of FASB Statement No. 13
30 Disclosure of Information about Major Customers-an amendment of FASB
Statement No. 14
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
153
31 Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock
Relief
32 Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA
Statements of Position and Guides on Accounting and Auditing Matters-an
amendment of APB Opinion No. 20
33 Financial Reporting and Changing Prices
34 Capitalization of Interest Cost
35 Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans
36 Disclosure of Pension Information-an amendment of APB Opinion No. 8
37 Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes-an amendment of APB
Opinion No. 11
38 Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises-an
amendment of APB Opinion No. 16
39 Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil
and Gas-a supplement to FASB Statement No. 33
40 Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands
and Growing Timber-a supplement to FASB Statement No. 33
41 Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income-
Producing Real Estate-a supplement to FASB Statement No. 33
42 Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost-an amendment of
FASB Statement No. 34
43 Accounting for Compensated Absences
44 Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers-an amendment of Chapter
5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30
45 Accounting for Franchise Fee Revenue
46 Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films
47 Disclosure of Long-Term Obligations
48 Revenue Recognition When Right of Return Exists
49 Accounting for Product Financing Arrangements
50 Financial Reporting in the Record and Music Industry
51 Financial Reporting by Cable Television Companies
52 Foreign Currency Translation
53 Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films
54 Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies-an
amendment of FASB Statement No. 33
55 Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalentan
amendment of APB Opinion No. 15
56 Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on
Contractor Accounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related
Organizations as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an
amendment of FASB Statement No. 32
57 Related Party Disclosures
58 Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include
Investments Accounted for by the Equity Method-an amendment of FASB
Statement No. 34
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
154
59 Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension
Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB
Statement No. 35
60 Accounting and Reporting by Insurance Enterprises
61 Accounting for Title Plant
62 Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt
Borrowings and Certain Gifts and Grants-an amendment of FASB Statement
No. 34
63 Financial Reporting by Broadcasters
64 Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements-an
amendment of FASB Statement No. 4
65 Accounting for Certain Mortgage Banking Activities
66 Accounting for Sales of Real Estate
67 Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects
68 Research and Development Arrangements
69 Disclosures about Oil and Gas Producing Activities-an amendment of FASB
Statements 19, 25, 33, and 39
70 Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation-an
amendment of FASB Statement No. 33
71 Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation
72 Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions-an
amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16
and 17, and an amendment of FASB Interpretation No. 9
73 Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures-an
amendment of APB Opinion No. 20
74 Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees
75 Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension
Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB
Statement No. 35
76 Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26
77 Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse
78 Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor-an
amendment of ARB No. 43, Chapter 3A
79 Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic
Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16
80 Accounting for Futures Contracts
81 Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits
82 Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain
Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 33
83 Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by
Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks
as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment FASB
Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB
Interpretation No. 10
84 Induced Conversions of Convertible Debt-an amendment of APB Opinion No.
26
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
155
85 Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock
Equivalent-an amendment of APB Opinion No. 15
86 Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or
Otherwise Marketed
87 Employers' Accounting for Pensions
88 Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit
Pension Plans and for Termination Benefits
89 Financial Reporting and Changing Prices
90 Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of
Plant Costs-an amendment of FASB Statement No. 71
91 Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or
Acquiring Loans and Initial Direct Costs of Leases-an amendment of FASB
Statements No. 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17
92 Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans-an amendment of
FASB Statement No. 71
93 Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations
94 Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries-an amendment of ARB No.
51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43,
Chapter 12
95 Statement of Cash Flows
96 Accounting for Income Taxes
97 Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long-
Duration Contracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of
Investments
98 Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate,
Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial
Direct Costs of Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statements
No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical
Bulletin No. 79-11
99 Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit
Organizations-an amendment of FASB Statement No. 93
100 Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB
Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96
101 Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of
FASB Statement No. 71
102 Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification
of Cash Flows from Certain Securities Acquired for Resale-an amendment of
FASB Statement No. 95
103 Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB
Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96
104 Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash
Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactions-an
amendment of FASB Statement No. 95
105 Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-
Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk
106 Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
156
107 Disclosures about Fair Value of Financial Instruments
108 Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB
Statement No. 96--an amendment of FASB Statement No. 96
109 Accounting for Income Taxes
110 Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts-an
amendment of FASB Statement No. 35
111 Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections
112 Employers' Accounting for Postemployment Benefits-an amendment of FASB
Statements No. 5 and 43
113 Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long-
Duration Contracts
114 Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-an amendment of FASB
Statements No. 5 and 15
115 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
116 Accounting for Contributions Received and Contributions Made
117 Financial Statements of Not-for-Profit Organizations
118 Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and
Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 114
119 Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of
Financial Instruments
120 Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by
Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts-an
amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40
121 Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived
Assets to Be Disposed Of
122 Accounting for Mortgage Servicing Rights-an amendment of FASB Statement
No. 65
123 Accounting for Stock-Based Compensation
124 Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations
125 Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and
Extinguishments of Liabilities
126 Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments
for Certain Nonpublic Entities- an amendment to FASB Statement No. 107
127 Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No.
125- an amendment to FASB Statement No. 125
128 Earnings per Share
129 Disclosure of Information about Capital Structure
130 Reporting Comprehensive Income
131 Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information
132 Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits –an
a amendment to FASB Statements No. 87, 88, and 106.
133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities
Sumber: FASB, Statement of Financial Accounting Standards : Summaries and Status,
http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/public/index.html, September1999
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
157
Dari data di muka, tampak bahwa standar yang disusun sangat bergantung
pada kondisi masing-masing negara, meskipun dilihat dari judul standarnya,
beberapa standar memiliki kemiripan. Cukup banyak juga standar akuntansi di
Amerika Serikat yang berupa amandemen (amendment) dan penarikan kembali
(rescission) standar yang telah diterbitkan sebelumnya.
Harmonisasi versus Standardisasi
Globalisasi juga membawa implikasi bahwa hal-hal yang dulunya dianggap
merupakan kewenangan dan tanggung jawab tiap negara tidak mungkin lagi tidak
dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian juga halnya dengan pelaporan
keuangan dan standar akuntansi.
Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah dapat
diperbandingkan (comparability), termasuk di dalamnya juga informasi akuntansi
internasional yang juga harus dapat diperbandingkan mengingat pentingnya hal ini
di dunia perdagangan dan investasi internasional. Dalam hal ingin diperoleh full
comparability yang berlaku luas secara internasional, diperlukan standardisasi
standar akuntansi internasional.
Di sisi lain, adanya faktor-faktor tertentu yang khusus di suatu negara,
membuat masih diperlukannya standar akuntansi nasional yang berlaku di negara
tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan pembandingan standar akuntansi
keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat di muka. Dalam Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia terdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentu
dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecil kemungkinan dan kurang
feasible untuk membuat suatu standar akuntansi internasional yang lengkap dan
komprehensif.
Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan standardisasi untuk
menjembatani berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep
harmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan
adanya perbedaan standar akuntansi di berbagai negara (Iqbal 1997:35).
Harmonisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati
suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan
yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar
yang disepakati bersama. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi
standar akuntansi ini antara lain adalah IASC (International Accounting Standard
Committee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya
harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan
internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of
Securities Commissions).
IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi
akuntan dari sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134
organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC
adalah (1) merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan
pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di
seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan
prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. Beberapa negara
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
158
seperti Singapura, Zimbabwe dan Kuwait malah mengadopsi International
Accounting Standard sebagai standar akuntansi negara mereka.
IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group
yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan,
pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari
organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk
membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC.
Standar akuntansi internasional yang telah diterbitkan IASC dapat dilihat pada
Tabel 3. berikut ini.
Tabel 3.
Daftar Standar Akuntansi Internasional (IAS)
No Judul Standar Akuntansi Internasional
1 Presentation of Financial Statements
2 Inventories
3 Superseded by IAS 27 and IAS 28
4 Depreciation Accounting
5 Information to be Disclosed in Financial Statements – Superseded by IAS 1
6 Superseded by IAS 15
7 Cash Flow Statements
8 Net Profit or Loss for The Period, Fundamental Errors and Changes in
Accounting Policies
9 Research and Development Costs – Superseded by IAS 38
10 Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date
11 Construction Contracts
12 Accounting for Taxes on Income
13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1
14 Reporting Financial Information by Segment
15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices
16 Property, Plant and Equipment
17 Accounting for Leases
18 Revenue
19 Retirement Benefit Costs
20 Accounting for Government Grants and Disclosure Government Assistance
21 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates
22 Business Combination
23 Borrowing Costs
24 Related Party Disclosures
25 Accounting for Investments
26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27 Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in
Subsidiaries
28 Accounting for Investments in Associates
29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
159
Institutions
31 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
32 Financial Instruments : Disclosure and Presentation
33 Earnings Per Share
34 Interim Financial Reporting
35 Discontinuing Operations
36 Impairment of Assets
37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38 Intangible Assets
39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
Sumber : IASC, IASC Standard List, www.iasc.org.uk/frame/cen2_1.htm, September 1999
FASB (Financial Accounting Standards Board), dalam laporannya yang
berjudul International Accounting Standard Setting: A Vision for The Future,
meyakini bahwa perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh
dunia baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. Tanpa
menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standar yang
sama untuk seluruh dunia ini sebagai standardisasi, FASB juga tidak menyatakan
secara eksplisit bahwa usaha ini merupakan usaha harmonisasi. FASB memandang
bahwa suatu standar akuntansi internasional harus (a) memiliki kualitas tinggi
dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat
keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber
daya dalam perekonomian, dan (b) membuat berbagai standar akuntansi di berbagai
negara menjadi convergent atau semirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkan
adanya standardisasi standar akuntansi namun tidak mengingkari bahwa proses
menuju standardisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang lebih terarah
menuju standardisasi.
Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi (high-quality) adalah suatu
standar akuntansi yang tidak bias, dan menghasilkan suatu informasi yang relevan
dan dapat dipercaya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor,
kreditur dan pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. Standar tersebut
harus:
a. Konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya
b. Menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif, baik
implisit maupun eksplisit dengan mengingat faktor comparability dan
consistency.
c. Jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebut dapat dimengerti oleh
pembuat laporan keuangan, auditor yang memeriksa laporan keuangan
berdasarkan standar tersebut, oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan
pemakaian standar tersebut serta para pengguna informasi yang dihasilkan
berdasarkan standar tersebut.
FASB melihat perlunya dibentuk tiga organisasi yang akan menentukan system
akuntansi internasional di masa depan, yaitu:
1. International Standard Setter (ISS)
Organisasi ini menetapkan, mengembangkan dan mengumumkan secara resmi
standar akuntansi internasional. ISS merupakan organisasi independen yang
Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No.2, Nopember 1999: 144 - 161
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
160
memiliki delapan fungsi, yaitu (1) leadership (2) innovation, (3) relevance, (4)
responsiveness, (5) objectivity, (6) acceptability and credibility, (7)
understandability dan (8) accountability. Karakteristik ISS yang penting adalah
a. independen dalam pengambilan keputusan
b. menjalankan proses penetapan standar yang cukup dengan berhubungan
dengan pihak luar yang akan menggunakan standar tersebut
c. memiliki staf yang cukup
d. memiliki pendanaan yang independen
e. diawasi secara independen
2. International Interpretation Committee (IIC)
Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikan pendapat atas penerapan standar
akuntansi internasional agar didapat penafsiran dan penerapan yang konsisten.
IIC akan membimbing para pemakai standar dan jika perlu menerbitkan
semacam buku panduan sebagai pelengkap standar yang sudah diterbitkan.
3. International Professional Group (IPG)
Organisasi ini terdiri dari para akuntan profesional dari berbagai organisasi
profesional di berbagai negara. Kegiatan IPG yang utama adalah memudahkan
penerapan standar dengan cara memastikan adanya kepatuhan (compliance)
terhadap standar, penyebaran standar yang cukup sampai pada tingkat nasional
dan memberikan pengajaran kepada para pemakai tentang penerapan standar
akuntansi internasional yang tepat.
Bagaimana halnya dengan keberadaan IASC yang memang sudah eksis jika hal
ini benar-benar diterapkan. FASB menganggap bahwa bagaimanapun caranya suatu
organisasi penentu standar akuntansi internasional dibentuk, struktur organisasi
tersebut harus bisa memungkinkan kedelapan fungsi di atas berjalan baik. Struktur
organisasi juga harus memasukkan kelima karakteristik di atas agar bisa
mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi.
Berdasarkan pemikiran ini, alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah (a)
IASC bisa tetap eksis dengan pembenahan struktur seperti yang disarankan FASB,
atau (b) dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur baru seperti yang
disarankan FASB, yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC,
atau (c) memodifikasi FASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia.
Alternatif ketiga ini didasari oleh keyakinan bahwa FASB memiliki peran sebagai a
global leader in accounting standard setting.
3. KESIMPULAN
Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan
kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut
menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara
lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara
serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan
akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.
Akuntansi Internasional: Harmonisasi Versus Standardisasi (Arja Sadhiarta)
Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra
http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/
